DPR Dukung Penguatan Program Bioetanol E10 dan Minta Pemerintah Perluas Sosialisasi

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya(Dok DPR RI)

KETUA Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mendukung penuh terhadap langkah pemerintah dalam mempercepat implementasi program bioetanol E10 sebagai bagian dari transisi energi nasional. Ia menyebut bahwa kebijakan ini telah memiliki dasar kuat sejak pemerintah menyusun roadmap bioetanol pada 2008 dan kini perlu dipercepat melalui langkah strategis yang lebih terarah serta dipahami secara luas oleh masyarakat.

“Program E10 merupakan bagian penting dari agenda kemandirian energi nasional. Pemerintah sudah menyiapkan roadmapnya sejak lama, dan sekarang waktunya kita bersama memastikan pemahaman publik berjalan seiring dengan kebijakan,” kata Bambang dikutip dari siaran pers yang diterima, Jumat (17/10).

Ia menjelaskan bahwa penerapan bioetanol memiliki manfaat luas tidak hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga dari sisi ekonomi dan industri. 

Berdasarkan kebutuhan nasional, dalam dua hingga tiga tahun mendatang Indonesia diperkirakan memerlukan sekitar 1,2 juta ton bioetanol, yang berarti dibutuhkan sekitar 20 pabrik baru untuk mendukung pasokan nasional. Pembangunan fasilitas tersebut dapat tersebar di berbagai daerah dengan memanfaatkan potensi bahan baku seperti tebu, jagung, dan singkong.

“Ini membuka ruang investasi dan penguatan industri berbasis komoditas lokal. Selain memperkuat ketahanan energi, kebijakan ini juga memberi nilai tambah bagi sektor pertanian dan perekonomian daerah,” ujar Bambang.

Bambang juga menilai operator SPBU, termasuk swasta, memiliki pengalaman yang memadai untuk mendukung kebijakan ini. Banyak di antara mereka seperti Shell, Vivo dan yang lain menerapkan biofuel mandatory ini di negara-negara seperti India, Brasil, dan Eropa. Oleh karena itu, ia berharap sinergi lintas sektor dapat berjalan optimal demi kelancaran distribusi di dalam negeri.

Kendati demikian, dirinya menekankan pentingnya langkah sosialisasi oleh pemerintah, khususnya Kementerian ESDM. “Perlu ada penjelasan yang lebih luas dan komunikatif kepada masyarakat. Edukasi publik akan memastikan transisi berjalan tanpa keraguan, dan masyarakat memahami manfaat bioetanol secara nyata,” tegas dia.

Ia juga menekankan pentingnya kemandirian suplai etanol dalam negeri. Dengan meningkatnya kebutuhan, ia menilai perlu adanya dorongan investasi baru yang berkelanjutan. “Kapasitas produksi harus sejalan dengan kebijakan. Kemandirian pasokan menjadi kunci agar program ini memiliki keberlanjutan jangka panjang,” tambahnya.

Terkait keterjangkauan harga, Bambang menyebut bahwa aspek ini akan menjadi faktor penting dalam penerimaan publik. “Harga harus dijaga tetap kompetitif. Jika bioetanol mampu hadir dengan harga terjangkau, masyarakat akan menerima dengan positif,” tandasnya. (E-4)