Komisi XI Benarkan Kunker di Sydney saat Demo, tapi Bantah Ikut Sydney Marathon

Viral informasi di media sosial yang menyebut Komisi XI DPR sedang berada di Sydney, Australia, di tengah memanasnya demonstrasi di DPR dan sejumlah titik lainnya. Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, mengakui pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Australia.

Ia mengatakan kunker itu tidak hanya dilakukan oleh Komisi XI, tapi juga bersama mitra kerja komisi yakni Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Bank BNI, dan Bank BTN. Kunker itu dilakukan pada 26 Agustus lalu dengan mengunjungi dua kota yakni Canberra dan Sydney.

“Agendanya sudah lama dijadwalkan jauh sebelum ada peristiwa demo di Jakarta. Karena menurut agenda dan jadwalnya RUU P2SK harus diselesaikan di Panja pada 8 September 2025,” kata Misbakhun saat dikonfirmasi, Sabtu (30/8).

Dalam kunjungan di Sydney dan Canberra, agendanya di antaranya memantau penyaluran beasiswa LPDP hingga mengecek kantor perwakilan BNI.

“Komisi XI mengunjungi kantor representative office Bank BNI di Sydney (28/8) yang belum satu tahun di buka di Sydney untuk mengetahui apa saja transaksi pelayanan perbankan antara Indonesia dan Australia yang dilayani,” tuturnya.

Politisi Golkar itu juga menepis isu kunker Komisi XI untuk mengikuti salah satu event lari di sana. Ia mengeklaim bahwa agenda lari seperti yang beredar di publik tidak dibuat oleh Komisi XI.

“Tidak ada agenda ke Sydney Marathon atau agenda lain selain rapat dengan pihak yang saya sebutkan di atas, dan itinerary itu dibuat bukan oleh pihak Sekretariat Komisi XI DPR RI,” ungkapnya.

Dia menduga namanya disebut ikut dalam acara tersebut karena agenda dibuat oleh agen perjalanan yang direkrut oleh Komisi XI tanpa sepengetahuannya. Agenda lari itu dijadwalkan dihelat Minggu (31/8) besok.

Ia menyebut saat ini sudah dalam berada perjalanan pulang ke Indonesia.

“Soal terdaftar sebagai peserta maraton itu karena mekanisme pendaftaran maraton dalam kategori World Major Marathon seperti Sydney itu harus setahun sebelumnya,” tuturnya.

“Semua agenda dan jadwal resmi Komisi XI sudah selesai dan dalam posisi perjalanan pulang. Saya pastikan tidak ikut,” tutup dia.

Pesan redaksi: Demonstrasi merupakan hak warga negara dalam berdemokrasi. Untuk kepentingan bersama, sebaiknya demonstrasi dilakukan secara damai tanpa aksi penjarahan dan perusakan fasilitas publik.