ARTICLE AD BOX
Liputan6.com, Jakarta Ketua Fraksi Partai Amanat nasional atau PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, memberikan keterangan terbaru mengenai kondisi Eko Patrio dan Uya Kuya setelah berstatus sebagai anggota DPR nonaktif sejak 1 September 2025.
Putri Zulkifli Hasan menyampaikan kondisi anggota DPR dari PAN, Eko Patrio maupun Uya Kuya, baik-baik saja dan tengah fokus pada kehidupan pribadi serta keluarga. Keduanya kini menenangkan diri di tengah polemik nasional yang terus bergulir.
Situasi ini menunjukkan bahwa di balik dinamika politik, ada sisi kemanusiaan yang menjadi prioritas. Salah satu poin menarik yang disampaikan Putri Zulkifli Hasan yakni kegiatan Uya Kuya setelah menjadi anggota DPR RI nonaktif.
“Alhamdulillah sehat, banyak berkumpul dengan keluarga untuk menenangkan diri. Yang saya tahu Mas Uya juga sedang merawat ibunda dan mertuanya serta mencari kucing-kucingnya yang hilang,” kata Putri Zulkifli Hasan.
Hingga hari Sabtu, kerusuhan masih terjadi. Rumah sejumlah anggota DPR jadi sasaran massa, aksi anarkistis massa yang tak hanya merusak tapi juga menjarah memiliki konsekuensi hukum.
Terkait Status Nonaktif
Lewat pernyataan tertulis yang diterima Showbiz Liputan6.com, Kamis (4/9/2025), Putri Zulkifli Hasan menyebut terkait status nonaktif Eko Patrio dan Uya Kuya, saat ini prosesnya berada di bawah wewenang Mahkamah Partai.
Ini bagian dari mekanisme internal yang harus dilalui sesuai aturan partai. Putri Zulkifli Hasan menegaskan Fraksi PAN menghormati dan mengikuti tiap tahap yang ada, sebagai bentuk ketaatan terhadap prosedur internal yang telah ditetapkan.
Masih di Proses Mahkamah Partai
Fraksi PAN mengusulkan anggota DPR nonaktif tak lagi menerima gaji, tunjangan, serta fasilitas lain yang melekat pada jabatan mereka. Ini langkah tegas untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola tiap kasus yang melibatkan anggotanya.
“Masih di proses Mahkamah Partai, tapi kami sudah mengajukan untuk Anggota DPR nonaktif tidak mendapatkan gaji, tunjangan, serta fasilitas lain yang melekat pada Anggota DPR. Kita hormati prosesnya,” ia menambahkan.
Tuntutan Rakyat 17+8
Selain itu, Putri Zulkifli Hasan menyoroti respons Fraksi PAN terhadap tuntutan publik yang dikenal sebagai “Tuntutan Rakyat 17+8.” Dalam konteks ini, Fraksi PAN selalu terbuka untuk segala masukan dari masyarakat.
“Fraksi PAN siap membahas hal tersebut bersama fraksi-fraksi lain di DPR,” imbuh Putri Zulkifli Hasan. Ini menunjukkan sikap kolaboratif dan terbuka PAN, yang menyadari bahwa isu-isu publik yang sensitif memerlukan diskusi dan konsensus bersama.