ARTICLE AD BOX
REPUBLIKA.CO.ID, BANYUMAS -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus gencar menyelenggarakan kegiatan edukasi dan literasi keuangan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Upaya ini dilakukan dengan memastikan aksesibilitas serta keterjangkauan produk dan layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat.
Hal itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, saat membuka Financial Expo Bulan Inklusi Keuangan 2025 di Rita Supermall, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (18/10/2025).
Menurut Friderica, atau yang akrab disapa Kiki, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Undang-Undang OJK serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Ia menambahkan, seluruh pelaku usaha jasa keuangan juga diwajibkan melakukan edukasi dan literasi di berbagai daerah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sektor jasa keuangan sekaligus memperluas inklusi keuangan.
“Di sini banyak booth pelaku usaha jasa keuangan, baik sektor perbankan, asuransi, maupun fintech. Tidak semua produk keuangan cocok untuk semua orang, karena harus disesuaikan dengan kebutuhan individu masing-masing. Itulah sebabnya edukasi, literasi, dan inklusi keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kiki.
Ia menyampaikan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan di suatu negara memiliki hubungan positif dengan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana hasil survei OECD. Kiki menilai peningkatan literasi dan inklusi keuangan dapat berperan penting membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf hidup warga.
“Kuncinya ada pada inklusi keuangan, bagaimana masyarakat dapat menjangkau produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” ucapnya.
Lebih lanjut, Kiki menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarpihak dalam upaya memperluas literasi dan inklusi keuangan nasional. Ia juga mengingatkan agar inklusi keuangan dilakukan secara bertanggung jawab tanpa memaksakan produk yang tidak tepat kepada calon konsumen.
“Kami juga mendorong Bulan Inklusi Keuangan menjadi katalisator penguat akses keuangan nasional. Kita kerja bersama untuk kemajuan sektor jasa keuangan dan kesejahteraan masyarakat Banyumas,” tutur Kiki.