Prabowo Ingatkan Aparat yang Bertugas Harus Lindungi Warga dan Fasilitas Umum

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan aparat yang bertugas di serangkaian aksi unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah kota lainnya untuk tetap melindungi warga. Ia juga meminta agar fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat dilindungi.

"Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasum-fasum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas," kata Prabowo dalam pernyataan resminya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Minggu (31/8).

Prabowo memastikan, pemerintah akan menghormati kebebasan berpendapat dan mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Namun penyampaiannya harus dilakukan dengan damai.

"Jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis di stabilisasi negara, merusak atau membakar fasum, sampai ada korban jiwa, mengancam dan menjarah dan rumah-rumah dan instansi publik maupun rumah pribadi hal itu merupakan pelanggaran hukum negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya," lanjutnya.

Ia juga meminta Polri dan TNI untuk mengambil tindakan tegas jika ada tindakan-tindakan di luar hukum yang terjadi, seperti perusakan fasilitas umum hingga penjarahan rumah. Seluruh masyarakat, kata Prabowo, pasti akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti tuntutannya jika disampaikan dengan baik dan damai melalui DPR hingga Kementerian-Lembaga terkait.

"Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan, jangan sampai kita terus diadu domba. Sampaikan aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum," ungkap Prabowo.

Dalam pernyataan tersebut, Prabowo didampingi sejumlah ketua umum partai. Salah satunya adalah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Demonstrasi merupakan hak warga negara dalam berdemokrasi. Untuk kepentingan bersama, sebaiknya demonstrasi dilakukan secara damai tanpa aksi penjarahan dan perusakan fasilitas publik.