Affan, Ongkos Mahal Demokrasi

Lukas Benevides, Peneliti Suryakanta Institute(Dok Ist)

KETIKA dikunjungi Anies Baswedan, 29 Agustus 2025 pagi, Herlina, ibu Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang meninggal dilindas kendaraan taktis Brimob, menangis histeris sambil berteriak, “Anak saya sudah tidak ada… mohon keadilannya dituntut, Pak.” Herlina pasti tidak tahu definisi keadilan yang ditulis para pemikir besar. Namun, intuisinya jelas menyatakan: ketidakadilan sedang menimpa anaknya. Semua orang Indonesia sepakat dengan Herlina melihat kebiadaban polisi terhadap Affan.

Affan dan kawan-kawan ojol, tukang becak, buruh, mahasiswa, hingga ibu-ibu tidak berdemo karena mereka sedang menderita. Sejak lahir sebagai orang Indonesia, kita sudah terbiasa hidup menderita. Kita terbiasa dijadikan jualan politik. Punggung warga kecil adalah langganan batu loncatan karir elite politik.

Affan berani berjuang hingga nafas terakhir bersama kawan-kawan karena negeri ini tengah mengalami ketidakadilan: warga tercekik, tetapi pejabat berdansa Gemu Fa Mi Re dari Senayan hingga Tabola Bale di Istana Merdeka. Pekikan suara pidato Prabowo dan ketawa para anggota dewan lebih tinggi dari jeritan warga. Jika demikian, tidak ada cara lain kecuali ramai-ramai turun ke jalan melawan para elite politik dan pejabat yang sudah tumpul nurani, buta, tuli, dan lupa terhadap janji politik mereka.

Jalan Terakhir

Tidak ada seorangpun ingin membuang waktu dan berkeringat di jalan untuk berunjuk rasa, apalagi memasang nyawa sebagai taruhan, jika tidak terdesak. Karena itu, rentetan demonstrasi beberapa hari terakhir harus dipikirkan serius karena tiga alasan.

Pertama, agregasi preferensi individu adalah sesuatu yang mustahil sebagaimana dibuktikan Social Choice Theory Kenneth J Arrow (1965). Tidak mungkin menyatukan kepentingan semua individu rasional ke dalam kepentingan kolektif yang adil, melalui mekanisme voting demokratis sekalipun.

Demonstrasi adalah salah satu artikulasi random tanpa voting yang kelihatan mengagregasi kepentingan individu menjadi kepentingan kolektif. Itu bukan karena demonstran memiliki tujuan sama, melainkan beranjak dari kondisi yang sama: ketidakadilan. Kondisi ini menyatukan mereka untuk menuntut keadilan.

Kedua, dalam kondisi normal, orang lemah adalah orang yang paling kompromis dan mudah berbohong. Namun, dalam posisi terdesak, dari sisi psikologi politik massa, selemah-lemahnya individu, ia menjadi berani untuk bertahan hidup (Tileaga, 2013). Demonstrasi terjadi ketika banyak orang mengalami situasi serupa.

Ketiga, demonstrasi di Indonesia selalu dilabel tunggangan politik. Di era Prabowo, semua aksi protes akan dianggap sebagai permainan pihak asing. Padahal kebijakannya tampak terang-terangan tunduk pada pihak asing daripada retorika nasionalismenya di hadapan publik. Memang tidak dapat dinafikan fakta demonstrasi sering menjadi senjata lawan politik, tetapi tidak ada seorangpun yang ingin menukar nyawanya dengan beberapa lembar uang, kecuali sudah terindoktrinasi paham ekstrimis. Affan dan kawan berjuang mencari nafkah di kota sebuas Jakarta untuk bertahan hidup. Mereka tidak akan berdemo jika nyawanya tidak terancam.

Keempat, Indonesia layaknya negara heterogen berlapis-lapis. Tidak hanya suku, ras, agama, tetapi juga ideologi perjuangan dan agenda. Demonstrasi di berbagai sudut Indonesia hari-hari ini melibatkan semua segmen sosial. Sulit untuk menyatukan segmentasi sosial yang begitu kompleks, kecuali memiliki musuh bersama (Laclau & Chantal, 1985). Hari ini musuh itu adalah pemerintah dan DPR.

Menimbang keempat alasan ini, demonstrasi selalu merupakan jalan terakhir untuk menuntut keadilan. Affan dan kawan-kawan tidak ingin berdemonstrasi jika mereka bisa hidup layak, tidak diledek dengan goyang-goyang di gedung DPR, ditipu pidato dengan data manipulatif. Aspirasi Affan dan kawan-kawan sebenarnya sederhana: negeri ini harus menjadi milik bersama. Jika aspirasi tulus ini tidak didengarkan, mungkin sesuatu yang lebih destruktif sedang menanti di ujung jalan.

Demokrasi Sekarat

Esensi demokrasi adalah keadilan. Demokrasi menuntut setiap warga negara berhak mendapat kebebasan dan kesetaraan untuk mencapai kepenuhan hidup. Itu artinya tatanan negara ini tidak boleh hanya diatur oleh transaksi antarelite atau lembaga tinggi negara (horizontal accountability), tetapi juga harus melibatkan seluruh masyarakat Indonesia (vertical accountability).

Yang sedang dialami negara ini justru ketidakadilan, pelanggaran sistematis terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Konstitusi disunat untuk melanggengkan seorang anak presiden menjadi calon wakil presiden (Scott, 2024). Belum cukup, ayahnya harus melanggar etika publik untuk membagi bansos demi mengecoh preferensi politik warga kecil (Hadiprayitno, 2024). Berbagai lembaga tinggi negara turut diinstrumentalisasi untuk mengamankan kemenangan putra mahkota (PSHK Indonesia, 2024). Lawan politik direpresi secara sistematis (Mietzner, 2024; 2025).

Pasca kemenangan, kebijakan populis tanpa riset diluncurkan. Pendekatannya sangat sentralistik dan top-down. Semua hal ditentukan dari Jakarta dan dari mata penguasa. Warga menuntut sekolah gratis, yang mereka suguhkan justru makan gratis. Kementerian dan lembaga tinggi negara setingkat kementerian digemukkan untuk balas jasa dan bagi-bagi kue kekuasaan. Tidak cukup, pejabat dibolehkan merangkap beberapa jabatan, menteri sekaligus komisaris BUMN. Itupun tidak cukup, harus korupsi.

Serakahisme ini adalah indikator sekaratnya demokrasi di Indonesia. Affan dan kawan-kawan ingin menyelamatkan demokrasi Indonesia dari ambang kehancuran. Jatuhnya demokrasi bukan rontoknya prinsip-prinsip abstrak, tetapi robohnya bangunan republik ini karena kehilangan rambu-rambu hidup berkeadilan.

Demokrasi itu bukan ideologi, melainkan cara hidup bersama yang diinstitusionalisasi dari nilai-nilai kemanusiaan (Popper, 1945). Tanpa demokrasi, sulit membangun harmoni hidup bersama yang genuine dan berkeadilan. Maka ongkosnya mahal. Kadang membutuhkan tumbal.

Memulihkan Demokrasi

Proklamator bangsa, Mohammad Hatta, pernah menulis, “Suatu barang yang bernilai seperti demokrasi baru dihargai apabila hilang sementara waktu” (Hatta, 1960). Orang Inggris memiliki proverb yang terkenal, “you don’t know what you’ve got till it’s gone.” Jauh sebelumnya eksistensialis Søren Kierkegaard menulis, kita hanya tahu kedalaman arti sesuatu ketika kita kehilangan hal tersebut (Kierkegaard, 1949).

Kehilangan Affan mengingatkan kita betapa berharga nyawa manusia, terlepas dari apapun statusnya. Namun, Affan mungkin berpikir lebih dari itu: jika kita kehilangan demokrasi, tidak hanya nyawa saya yang melayang, tetapi keluarga saya, sahabat, dan seluruh warga Indonesia. Maka tidak ada cara lain: kita harus LAWAN. Demokrasi hanya dapat dipulihkan dan dipertahankan jika semua segmen sosial bergerak (Levitsky & Ziblatt, 2018; 2023).

Jangan menaruh harapan pada polisi kalau polisi sudah ikutan membunuh. Jangan menaruh harapan pada pemerintah jika pemerintah sibuk membohongi rakyat daripada rendah hati mengakui ketidakmampuannya. Jangan menaruh harap pada DPR yang sibuk menghisap tuannya, rakyat, daripada berbela rasa. Jangan berpangku tangan menyerahkan pengadilan negeri ini hanya kepada hakim karena mereka tidak lebih dari kaki tangan penguasa.

Akan ada Affan-Affan baru jika pemerintah tidak akuntabel, jujur mengakui ketidakmampuannya, menghukum koruptor, memecat pejabat yang tidak perform, melawan DPR yang tamak. (H-2)