Gubernur Khofifah Bersama Tiga Menteri Satukan Langkah Percepat Program Rumah Layak

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama tiga menteri pusat mempercepat Program Rumah Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).(Dok. Istimewa)

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah pusat kembali menunjukkan sinergi kuat melalui kehadiran tiga menteri dalam kegiatan Sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Hotel Shangri-La dan Dyandra Convention Center Surabaya, Kamis (16/10).

Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Langkah strategis ini menjadi bagian dari komitmen nasional untuk mewujudkan tiga juta rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Indonesia.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Ia menilai langkah ini merupakan momentum penting dalam mempercepat program perumahan yang terukur, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Saya menyambut baik sosialisasi ini sebagai momentum awal untuk mempercepat penyaluran program yang terukur dan berdampak nyata, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujar Khofifah.

Menurut Khofifah, pelaksanaan KUR Perumahan dan FLPP yang diinisiasi Kementerian PKP RI serta didukung Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Kementerian Dalam Negeri merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat terhadap hunian layak.

Hal tersebut mengacu pada UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menegaskan tanggung jawab negara—termasuk pemerintah daerah—dalam memfasilitasi penyediaan rumah layak bagi MBR.

“Rumah merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memenuhinya,” tegas Khofifah.

Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Khofifah mendorong sinergi lintas sektor antara kementerian, pengembang, perbankan, pelaku usaha, hingga pemerintah daerah. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas akses terhadap perumahan layak, menjaga kualitas hunian, serta memberikan perlindungan bagi MBR.

“Jatim siap mendukung percepatan Program KUR Perumahan dan FLPP. Kami terus mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan agar cita-cita menghadirkan rumah layak huni bagi MBR benar-benar dapat terwujud,” ungkapnya.

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membangun Sistem Informasi Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk memastikan penyaluran bantuan perumahan berjalan terintegrasi, akurat, dan transparan. Sistem ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari pengajuan calon penerima, verifikasi lapangan, hingga penetapan penerima manfaat.

“Hingga kini, sistem tersebut telah merekam 94.515 data dengan tingkat validasi mencapai 96 persen. Dengan basis data yang kokoh, diharapkan penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran dan memperkuat perencanaan program perumahan di Jawa Timur ke depan,” tutur Khofifah.

Lebih lanjut, Khofifah menekankan bahwa sektor perumahan memiliki dampak ekonomi berganda (multiplier effect), karena turut menggerakkan sektor konstruksi, material bangunan, tenaga kerja, dan UMKM. Ia pun mengajak seluruh pihak mulai dari bupati/wali kota, perbankan, pengembang, kontraktor, akademisi, hingga media untuk memperkuat kolaborasi.

“Mari kita jadikan sosialisasi hari ini bukan sekadar seremoni, melainkan titik awal bagi percepatan program yang benar-benar berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ajaknya.

Langkah konkret pemerintah

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam menggerakkan ekosistem pembiayaan perumahan rakyat.

“Program KUR Perumahan dan FLPP memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Semoga sosialisasi ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat ekonomi rakyat, khususnya di Jawa Timur,” ujarnya.

Maruarar juga mengajak sinergi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan rakyat dan mendorong Jawa Timur menjadi provinsi dengan penyerapan rumah subsidi terbesar kedua secara nasional.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk aktif mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah, yang menjadi salah satu agenda prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

“Ini adalah program unggulan yang pro-rakyat, karena melihat kenyataan bahwa masih banyak warga yang belum memiliki rumah,” kata Tito.