Guru Besar Universitas Brawijaya Ungkap Campuran Etanol di BBM hingga 30 Persen Aman untuk Mesin

Forum diskusi bertajuk “Menakar Satu Tahun Kemandirian Energi: Janji dan Realisasi Pemerintahan Prabowo–Gibran".(Dok. UB)

GURU Besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (UB), Prof Wardana mengungkapkan bahwa riset penggunaan etanol sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM) sudah dimulai UB sejak tahun 1980-an. Saat itu pihaknya bahkan mencampur etanol sebanyak 20-30 persen ke dalam BBM. Sehingga, menurut dia isu campuran etanol ke dalam BBM bukanlah hal baru dan sudah teruji keamanannya sejak lama.

“Kalau gasohol (gasoline alcohol) itu tahun 80-an, ya. Jadi waktu itu kita dapat dana besar dari BBBT, dari Pak Habibie, lewat BBBT juga. Tujuannya untuk menguji etanol 20 persen yang dicampur ke bensin,” ujar Wardana dalam forum diskusi bertajuk “Menakar Satu Tahun Kemandirian Energi: Janji dan Realisasi Pemerintahan Prabowo–Gibran”, Kamis (16/10).

Ia menjelaskan riset tersebut didasari potensi besar Indonesia dalam memproduksi etanol dari singkong. Namun, program itu tidak berlanjut karena harga bahan bakar fosil di dalam negeri terlalu murah pada masa itu. Kala itu, ia mengungkapkan penelitian dilakukan dengan dukungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di bawah arahan B.J. Habibie. Namun kini, menurut Wardana, kondisi sudah berubah dan menjadikan program biofuel kembali relevan.

“Sekarang kondisinya berbeda. Harga bahan bakar jadi mahal, dan kita sudah impor. Nah, idenya Pak Habibie waktu itu adalah mengganti bahan bakar dengan yang bersih, karena etanol itu bahan bakar yang bersih. Tapi ya itu tadi, karena dulu harga BBM kita murah, programnya tidak jalan,” jelasnya.

Wardana juga mengungkapkan hasil riset terbaru di UB yang menunjukkan bahwa campuran etanol dalam bahan bakar justru meningkatkan efisiensi dan kualitas pembakaran mesin. Sebab campuran etanol meningkat kadar oktan dalam BBM.

“Menurut hasil penelitian saya sekarang dengan mahasiswa S2, penambahan etanol justru meningkatkan kualitas bahan bakar. Jadi misalnya kita beli bahan bakar murah, lalu kita campur sendiri, kualitasnya bisa naik,” katanya.

Dari sisi kebijakan, pemerintah melalui Kementerian ESDM kini tengah menyiapkan mandatori E10 (etanol 10%) untuk bensin dan B50 (biodiesel 50%) untuk solar pada 2026. Langkah ini, menurut Prof. Wardana, bisa mengurangi impor minyak hingga 10–20 persen, karena sebagian besar bahan bakar yang diimpor digunakan untuk transportasi.

“Dengan menaikkan campuran biofuel, hampir semua BBM yang kita impor itu untuk kendaraan. Jadi kalau kita pakai E10 atau B50, impor kita bisa turun 10 sampai 20 persen,” ujarnya.

Sementara itu, Dosen Fakultas Ilmu Administrasi UB, Andhyka Muttaqin menilai mandatori biofuel ini merupakan wujud nyata reformasi kebijakan energi yang lebih berorientasi lingkungan dan efisiensi. Namun ia mengingatkan pentingnya tahapan yang jelas agar kebijakan ini diterima masyarakat dan industri.

“Sebenarnya kayak kebijakan LPG 3 Kg itu kan bagus, cuma kan harusnya ada tahapan. Kalau kebijakan itu perlu ada tahapan, jadi biar masyarakat nggak kaget dan pemerintah nggak diserang,” ujar Andhyka.

Menurutnya, dengan komunikasi kebijakan yang terukur, masyarakat bisa memahami bahwa program B50 dan E10 bukan sekadar pencampuran bahan bakar, tapi bagian dari strategi besar menekan impor, menghemat devisa, dan memperluas pasar energi terbarukan.

Dari sisi ekonomi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto menilai kebijakan biofuel ini menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk membangun rantai pasok energi yang mandiri. Ia menegaskan, keberhasilan swasembada energi sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menghubungkan sektor hulu dan hilir secara sinergis.

“Kalau dilihat di kuartal pertama, memang ada tanda-tanda ke arah sana (kemandirian energi). Secara progres sudah mulai terlihat hasilnya, meskipun tentu masih butuh waktu. Kalau di tahun pertama sudah bisa menghasilkan demikian, itu artinya ada arah yang benar,” kata Sri Wahyudi.

Ia juga menilai keterlibatan masyarakat dalam pengembangan energi berbasis pertanian—seperti produksi bioetanol dari singkong dan tebu—akan membuka lapangan kerja baru di daerah. “Ini bisa jadi instrumen pemerataan ekonomi sekaligus menekan ketergantungan pada impor migas,” ujarnya. (H-3)