Haji 2026 Tinggal 6 Bulan Lagi, Komnas Haji Desak Komisi VIII DPR RI Segera Bentuk Panja

Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj.(Dok. Antara)

MELANSIR jadwal penerbangan ibadah haji yang telah dirilis oleh otoritas penerbangan Arab Saudi/ General Authority of Civil Aviation (GACA) jadwal penerbangan haji 2026 dari negara-negara pengirim jemaah akan dilakukan mulai 18 April 2026, jadwal tersebut harus ditaati oleh maskapai penerbangan dari negara-negara pengirim jemaah termasuk dari Indonesia. Sehingga apabila mengacu berdasarkan agenda tersebut, maka penyelenggaraan ibadah haji praktis hanya tinggal 6 bulan lagi.

Dengan waktu yang makin dekat, Komnas Haji mendesak Komisi VIII DPR RI segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Haji 2026 M/ 1447 H untuk membahas segala hal yang berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan ibadah haji bersama pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

“Lebih cepat Panja terbentuk akan lebih baik bagi kesiapan penyelenggaraan haji, sebaliknya makin lama pembentukan Panja akan berisiko terhadap layanan haji,” ungkap Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj, Jumat (17/10).

Di forum Panja nanti segala aspek persiapan penyelenggaraan ibadah haji akan dirumuskan, baik yang terkait dengan persiapan di tanah air (data jemaah yang akan berangkat, pelunasan, manasik, pemeriksaan istitaah kesehatan)  di Arab Saudi hingga pemulangan kembali ke tanah air antara lain persiapan dokumen, penerbangan, akomodasi, transportasi, perlindungan jemaah, jumlah kuota jemaah dan petugas, aspek kesehatan hingga persiapan puncak haji di Masya’ir.

Hal yang paling krusial tentu menyangkut pembahasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang akan menentukan berapa besar biaya yang akan dibebankan kepada jemaah serta yang akan menentukan sejauh mana kualitas layanan.

Kesepakatan Kemenhaj dan Panja nanti yang akan menjadi dasar Presiden mengeluarkan Keppres BPIH sebagai landasan pengelolaan keuangan haji pada musim 2026 M/ 1447 H yang akan dikeluarkan oleh kas BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji).

“Kerja Kemenhaj dan Panja sudah dinanti oleh masyarakat luas khususnya ratusan ribu calon jemaah. Haji 2026 M/ 1447 H merupakan musim perdana penyelenggaraan haji yang akan diselenggarakan oleh Kemenhaj yang baru dibentuk di era Presiden Prabowo dimana sebelumnya penyelenggaraan haji dikelola oleh Kementerian Agama sehingga akan menjadi momentum yang spesial namun juga sangat krusial di masa transisi,” ujarnya.

Terlebih masyarakat sudah dijanjikan oleh pihak Kemenhaj penyelenggaraan haji akan lebih baik dari era sebelumnya, banyak terobosan, biaya lebih murah, petugas yang makin profesional, zero penyimpangan dan bebas korupsi. Realisasi dan pembuktian atas janji-janji tersebut tentu sangat nanti yang dikonkretkan dalam bentuk nyata kebijakan yang berpihak kepada jemaah.  (H-3)