Hentikan Kebijakan yang Pro Elite dan Menindas Rakyat

Pengunjuk rasa menghindari tembakan gas air mata dari anggota kepolisian saat aksi 28 Agustus 2025 di kawasan Pejompongan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).( ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mencabut berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Desakan itu muncul setelah terjadi rangkaian aksi protes berujung bentrokan dengan aparat, hingga menelan korban jiwa terluka dan meninggal dunia.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai berbagai aksi demonstrasi yang terjadi disebabkan oleh berbagai kebijakan pemerintah belakangan ini semakin memperlihatkan keberpihakan pada elite dan menindas rakyat.

“Apa yang terjadi hari ini adalah bukti bahwa ada peningkatan frustasi di kalangan masyarakat Indonesia. Pertama karena dipicu oleh kebijakan-kebijakan yang pro elit daripada pro rakyat, antara lain seperti kenaikan pajak, kenaikan tunjangan anggota dewan dan perluasan peran militer,” katanya dalam konfrensi pers di Jakarta pada Jumat (29/8). 

Usman menilai, kasus driver ojek online yang meninggal dunia akibat terlindas kendaraan polisi hanyalah pucuk dari gunung es dari keseluruhan potret struktural kekerasan polisi terhadap para pemrotes. 

Dia menegaskan, kekerasan aparat dalam menangani demonstrasi, mulai dari penahanan, penyiksaan, hingga penggunaan kekuatan berlebihan, tak bisa lagi ditoleransi. Amnesty memperkirakan potensi kekerasan serupa akan terus berulang jika pemerintah tidak mengubah kebijakannya.

“Kami tidak hanya menuntut pertanggungjawaban. Kami juga mendesak perubahan mendasar, termasuk pembatalan proyek strategis nasional, pencabutan kenaikan pajak, dan cabut penambahan tunjangan DPR,” tegas Usman.

Pada kesempatan yang sama, Juru Kampanye Greenpeace Indonesia, Khalisa Khalid, mengatakan tindakan aparat selama aksi protes merupakan bentuk kegagalan negara dalam menjamin keamanan dan hak konstitusional warga dalam menyampaikan aspirasi.

“Akibat brutalitas aparat, banyak peserta aksi merasa sangat berat mengelola emosi. Rasa sedih dan marah memuncak karena yang dihadapi adalah tindakan kekerasan negara,” imbuhnya.

Ia menilai, berbagai protes yang bergulir sejak Mei hingga hari ini merupakan rangkaian ekspresi kemarahan dan keresahan terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, ditambah pernyataan pejabat publik yang justru memicu keresahan dan memperbesar kondisi ketimpangan sosial.  

“Situasi sekarang menunjukkan begitu besarnya ketimpangan yang terjadi termasuk ketidakpekaan pejabat publik yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Jadi ini adalah kekerasan negara terhadap rakyat dalam merespon isu-isu publik yang seharusnya mereka lindungi. 

Khalisa menjelaskan praktik kekerasan aparat selama ini berjalan karena adanya pembiaran dan imunitas dari institusi negara. Ia menegaskan, pemerintah seharusnya memastikan keselamatan warga yang menjalankan hak konstitusionalnya, bukan justru merespons dengan kekerasan.

“Protes adalah jalan rakyat memperjuangkan haknya, tapi malah direpresi. Ini adalah kekerasan negara yang tidak boleh dibiarkan. Kami mengutuk keras tindakan brutal aparat dan mendesak pemerintah segera menghentikan praktik seperti ini,” kata Khalisa. (Dev/P-1)