Komisi VIII DPR RI Akan Bahas Penyelenggaraan Haji 2026 Pada 27 Oktober 2025

Ilustrasi(Dok Baznas)

MENYOAL desakan Komnas Haji agar Komisi VIII DPR RI segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Haji 2026 M/ 1447 H, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, memastikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan segera membahas hal tersebut. 

“InsyaAllah 27 (Oktober 2025) sudah dimulai (rapat kerja dan pembentukan Panja Haji),” ungkapnya kepada Media Indonesia, Jumat (17/10). 

Lebih lanjut, dengan pembahasan haji yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, Komisi VIII DPR RI juga telah menetapkan target penetapan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih). 

“Target 4 November (2025) selesai pembahasan Bipih,” tegas Singgih. 

Secara terpisah, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan pihaknya saat ini fokus kepada dua hal, yakni pembentukan struktur kelembagaan dan persiapan penyelenggaraan haji 2026. Selain itu, proses rekrutmen ASN dan migrasi aset dari Kementerian Agama juga terus berjalan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. 

Untuk penyelenggaraan haji tahun depan, pemerintah memutuskan hanya menggunakan dua syarikah atau mitra untuk pelayanan jemaah. Langkah ini dilakukan untuk menekan kebocoran anggaran dan memastikan pelayanan lebih baik.

"Tahun ini kami putuskan untuk hanya menggunakan dua syarikah saja untuk melayani jemaah. Kenapa? Karena kami ingin menekan kebocoran. Kemudian kedua, kita ingin pastikan supaya dua syarikah ini fokus melayani jemaah," jelas Dahnil.

Dahnil menegaskan transisi kelembagaan yang tengah berlangsung tidak akan mengganggu persiapan penyelenggaraan haji. Ia berkomitmen memberikan pelayanan yang lebih efisien, berkualitas, dan transparan bagi jemaah haji Indonesia.

Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan meminta dua syarikah yakni Rakeen dan Al-Bait Guest agar memperlakukan jamaah calon haji Indonesia dengan cara yang istimewa saat musim haji nanti. 

“Tidak boleh ada permainan sedikit pun dalam proses pelaksanaan haji. Tidak ada perlakuan khusus kepada pimpinan, perwakilan, maupun pihak mana pun kecuali untuk jamaah Indonesia,” ujar dia. 

Pernyataan tersebut disampaikan saat pengecekan persiapan penyelenggaraan haji di Jeddah, Arab Saudi.

Rakeen dan Al-Bait Guest akan menjadi mitra utama dalam penyelenggaraan layanan bagi jamaah calon haji Indonesia di Arab Saudi pada musim haji mendatang.

“Haji tahun ini kita mulai dengan proses yang bersih, transparan, dan akuntabel,” kata Gus Irfan.

Ia menegaskan tidak ada perlakuan khusus yang mesti diberikan dua syarikah tersebut. Mereka hanya mesti fokus memberikan layanan terbaik untuk jamaah Indonesia. 

Kementerian Haji menegaskan apabila ada pihak yang mengatasnamakan pimpinan, ataupun kementerian untuk meminta imbalan atau fasilitas, maka hal tersebut tidak benar dan tidak dapat dibenarkan. 

“Kami tidak membutuhkan perlakuan khusus. Kami akan berbaur bersama jamaah. Apabila Syarikah memperoleh keuntungan dari kerja sama ini, wujudkan lah dalam bentuk peningkatan pelayanan kepada jamaah,” kata dia.

Kementerian Haji juga meminta dukungan kedua Syarikah untuk memperjuangkan lokasi terbaik bagi jamaah Indonesia di Masyair.

Selama dua tahun terakhir, jamaah Indonesia menempati zona 3 dan 4, dan kementerian menegaskan tidak ingin jamaah ditempatkan di zona 5.

“Kami akan dianggap gagal jika jamaah Indonesia masih ditempatkan di zona 5. Karena itu, perjuangkanlah agar jamaah kita mendapatkan tempat terbaik,” ujar Gus Irfan.

Selain itu, disepakati pula bahwa kerja sama dengan kedua Syarikah akan bersifat jangka panjang selama tiga tahun, dengan mekanisme evaluasi rutin setiap Penyelenggaraan haji.

Kementerian meminta agar Syarikah terus meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk kapasitas akomodasi, tenda, serta fasilitas sanitasi.

“Kami mendorong kedua Syarikah untuk bersaing secara sehat dan terbuka. Evaluasi akan dilakukan setiap tahun, dan apabila ditemukan pelayanan yang tidak sesuai standar, maka dapat diberikan sanksi hingga pemutusan kontrak,” ujarnya.

Gus Irfan juga mengingatkan adanya sejumlah catatan perbaikan dari penyelenggaraan sebelumnya, terutama terkait data jamaah dan beberapa markaz yang perlu ditingkatkan kualitasnya.

Tahun 2026, Indonesia akan memberangkatkan 203.320 jamaah, dan seluruh pihak diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik tanpa terkecuali.

Untuk memperkuat sinergi, Kementerian Haji mendorong agar komunikasi dilakukan secara intensif baik di Saudi maupun di Indonesia, khususnya dalam hal pendataan jamaah, pembagian bus, pengaturan hotel, konsumsi, diharapkan telah tuntas sebelum bulan Ramadan. Dan juga kartu nusuk bisa dibagikan di Indonesia

Pihaknya juga mendukung Syarikah untuk mempekerjakan tenaga pendukung/musiman asal Indonesia, guna mempermudah komunikasi dan koordinasi di lapangan. (H-2)