1 day ago
2
ARTICLE AD BOX
PRESIDEN Prabowo Subianto membuka pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo Tahun 2025 di Indonesia Convention Exhibition BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, 28 Agustus 2025.
Pameran yang digelar pada 28-30 Agustus 2025 ini adalah ajang promosi perdagangan, pariwisata, investasi, pengadaan, dan pelayanan publik dari pemerintah kabupaten seluruh Indonesia yang rutin digelar setiap tahun sejak 2005.
Dalam pidatonya, Presiden berbicara mengenai berbagai hal di depan para bupati yang hadir, dari soal pembekalan bagi bupati baru hingga kasus yang menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel.
Jadikan Kasus Immanuel Ebenezer Peringatan bagi Kepala Daerah
Prabowo menjadikan kasus yang menimpa anggota Partai Gerindra sebagai peringatan bagi kepala daerah agar tidak meremehkan hukum. “Saya ingatkan, tapi kadang-kadang ya khilaf manusia itu. Mungkin atau mengira Pemerintah Republik Indonesia ini bodoh, atau mengira bahwa Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin lemah, atau mengira Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang saya pimpin bisa disogok,” katanya.
Prabowo mengatakan orang Indonesia harus mengoreksi diri tak peduli dari partai apa pun. Dia mengingat kembali ucapannya di pidato kenegaraan saat Sidang MPR RI pada 15 Agustus 2025. Saat itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan dia tidak akan melindungi anggota Gerindra yang melanggar hukum. “Eh beberapa hari kemudian ada anggota Gerindra (ditangkap). Tapi dia anggota, dia belum kader. Kalau kader itu ikut pendidikan,” kata Prabowo.
Tanpa menyebut nama, dia mengatakan anggota partainya itu tidak keburu ikut kaderisasi Gerindra sehingga tidak mendapat pendidikan soal integritas. Meski dia bukan kader, Prabowo tetap merasa malu dengan penangkapan tersebut.
“Sebetulnya orang itu menarik, mungkin dia khilaf, saudara-saudara, apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgol pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya?” ujar Prabowo.
Dia mengatakan sudah berkali-kali mengingatkan semua pejabat kementerian dan lembaga agar ‘membersihkan’ diri mereka atau mereka yang ‘dibersihkan’.
Tim Media Presiden Prabowo di Jakarta menyebutkan sosok yang dimaksud adalah Immanuel Ebenezer yang kini ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kemenaker.
Bupati Baru Sebaiknya Ditatar di Kamp Tentara, Bukan Hotel
Prabowo mengatakan pelatihan bagi para bupati baru sebaiknya tidak dilakukan di hotel berbintang lima, melainkan di kamp tentara agar terbentuk mental kepemimpinan yang kuat. “Tatar para bupati di kamp tentara. Kalau perlu jangan di hotel bintang lima,” kata Presiden, seperti dikutip dari Antara.
Kepala Negara menyebutkan sekitar 80 persen bupati di Indonesia masih berstatus baru sehingga perlu belajar cepat dalam menjalankan roda pemerintahan. Dia juga mengarahkan agar para bupati tidak sungkan meminta bantuan maupun arahan dari pemerintah pusat, termasuk kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menghadapi persoalan di tengah masyarakat.
Presiden bersedia mengalokasikan anggaran pemerintah untuk membantu merealisasikan program pelatihan kepala daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian melaporkan bahwa sekitar 80 persen kepala daerah hasil Pilkada terakhir merupakan wajah baru tanpa pengalaman memimpin, sehingga dinilai membutuhkan arahan langsung dari Presiden Prabowo.
Dari total 548 kepala daerah yang telah dilantik hingga Februari 2025, kata dia, hanya 20 persen yang memiliki pengalaman menjabat di tingkat eksekutif daerah.
Ingatkan Kepala Daerah Jalankan Pemerintahan Bersih dan Adil
Presiden mengingatkan para kepala daerah bahwa pemerintahan yang bersih dan adil merupakan kunci utama tercapainya kesejahteraan rakyat dan keberhasilan pembangunan bangsa. “Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil,” kata dia.
Dia menyebutkan bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa adalah pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga mereka seharusnya paling memahami denyut nadi dan kesulitan rakyat. Prabowo mengingatkan sejarah menunjukkan hubungan erat antara kekuatan negara, kesejahteraan rakyat, dan integritas pemerintahan. Menurut dia, tidak ada kemakmuran tanpa pemerintah yang bersih dan adil.
Kepala negara juga menekankan pentingnya kesetiaan kepala daerah kepada rakyat, Tanah Air, dan nilai kebangsaan. Prabowo mengatakan kepemimpinan yang baik harus diwujudkan melalui tata kelola yang adil. “Kalau saudara mau menjadi bupati yang benar dan baik, saudara harus menjalankan pemerintah yang bersih dan adil,” ujarnya di depan para bupati.
Prabowo menambahkan prinsip tersebut berlaku di semua tingkatan pemerintahan. Dia menegaskan, sebagai Presiden yang dipilih dan disumpah rakyat, dia juga wajib menjaga Undang-Undang Dasar 1945 serta menegakkan pemerintahan yang bersih dan adil.
“Saya harus menegakkan pemerintah yang bersih dan adil ini adalah kewajiban saya dan kewajiban semua bupati, wali kota, camat, kepala desa, dan lurah. Kalau tidak, kita tidak akan menjadi negara yang berhasil, tidak mungkin ada kemakmuran,” kata dia.
Presiden mengingatkan bahwa korupsi dalam pemerintahan akan menghambat terciptanya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, setiap pemimpin diminta berani mengoreksi diri demi mewujudkan negara yang berhasil.
Eka Yudha Saputra dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Revisi UU Haji Disahkan, Irfan Yusuf Disebut Akan Jadi Menteri Haji
