Atasi Ancaman Rob dan Penurunan Tanah, LPBINU DKI Jakarta Dorong Kolaborasi Pentahelix

Ketua LPBI NU DKI Jakarta Laode Kamaluddin (tengah).(dok. istimewa.)

LEMBAGA Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) DKI Jakarta menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI supaya segera menangani krisis banjir rob dan penurunan muka tanah di Jakarta. Ibu Kota menghadapi tantangan lingkungan yang semakin serius, terutama di wilayah pesisir.

“Banjir rob kini bukan lagi fenomena musiman, tetapi terjadi semakin rutin dan meluas. Kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas ekonomi, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat pesisir adalah dampak nyata yang kita saksikan hari ini,” kata Ketua LPBI NU DKI Jakarta Laode Kamaluddin dalam diskusi publik bertajuk Ancaman Air Tanah, Rob, dan Masa Depan Jakarta: Tanggung Jawab Siapa? #Membaca Akar Masalah, Menentukan Arah Solusi di Aula PWNU DKI Jakarta, Rabu (15/10).

Ia menegaskan bahwa penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah, beban bangunan, dan minimnya sistem air bersih menjadi faktor yang mempercepat kerentanan kota.

“Beberapa wilayah di Jakarta mengalami penurunan tanah lebih dari 10 sentimeter per tahun. Jika tidak ditangani serius, sebagian area berpotensi tenggelam permanen,” tambah Laode.

Peneliti BRIN, Joko Widodo, menjelaskan bahwa penurunan muka tanah tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di wilayah pesisir lain seperti Pantura, Demak, Tangerang, dan Bekasi. Ia menegaskan bahwa beberapa titik di Jakarta Utara dan Jakarta Barat menjadi kawasan dengan tingkat penurunan tanah paling signifikan, yang turut meningkatkan ancaman banjir rob setiap tahun.

“Fenomena penurunan tanah tidak eksklusif terjadi di Jakarta. Namun, kondisi terparah memang terlihat di wilayah pesisir Jakarta, Pantura, Demak, Tangerang, dan Bekasi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dan upaya mitigasi terpadu. Menurutnya, Synthetic Aperture Radar (SAR) digunakan BRIN untuk memantau dinamika pergerakan tanah secara akurat, sementara solusi ekologis dan regulatif perlu segera diterapkan.

“Penanaman mangrove di kawasan pesisir dan penerapan zona bebas air tanah adalah dua strategi mitigasi yang bisa segera diterapkan untuk memperlambat penurunan tanah,” tegasnya.

Farizan Radhiya Yahya dari akademisi Universitas Indonesia memandang terkait kualitas dan pencemaran air tanah di Jakarta bahwa wilayah pesisir, terutama Jakarta Barat, mengalami pencemaran yang signifikan akibat aktivitas industri dan pemanfaatan air tanah yang berlebihan. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya air.

“Berdasarkan indeks mutu air, pencemaran paling signifikan terjadi di Jakarta Barat dan wilayah pesisir. Kondisi ini memperburuk degradasi lingkungan dan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Farizan menambahkan bahwa penanganan masalah air tanah memerlukan pendekatan berbasis data dan pemantauan rutin. Ia menekankan pentingnya sinergi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan pengelolaan air tanah yang berkelanjutan.

“Kerja sama lintas sektor sangat penting, termasuk pemantauan kualitas air secara berkala agar pengelolaan air tanah lebih efektif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Perwakilan dari Baznas Bazis DKI Jakarta sekaligus Pengurus Tanfidz PWNU DKI Jakarta, Bahauddin, menyoroti dampak sosial dan kebutuhan edukasi terkait penurunan muka tanah dan banjir rob di Jakarta. Ia menyebutkan bahwa sebanyak 118 kelurahan di Jakarta Utara terdampak secara signifikan, dan fenomena ini menimbulkan risiko bagi kehidupan masyarakat serta infrastruktur kota.

“Jakarta menghadapi ancaman penurunan muka tanah yang serius, akibat ekstraksi air tanah berlebihan yang dapat mencapai 10 cm per tahun. Fenomena ini sudah berdampak pada 118 kelurahan di Jakarta Utara,” ungkapnya.

Ia juga menekankan peran lembaga keagamaan dalam membantu masyarakat memahami dan menghadapi risiko tersebut.

“Baznas Bazis DKI Jakarta siap bekerja sama dengan LPBI untuk program sosialisasi dan edukasi, agar masyarakat lebih memahami ancaman banjir rob dan langkah-langkah mitigasinya,” tambahnya.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan memaparkan sumber-sumber utama banjir di Jakarta dan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangannya. Ia menjelaskan bahwa banjir di Jakarta terjadi karena kombinasi banjir kiriman, banjir rob, dan banjir lokal, yang memerlukan pendekatan terpadu agar mitigasinya efektif.

“Penyebab banjir di Jakarta ada tiga: banjir kiriman, banjir rob, dan banjir lokal. Penanganannya harus kolaboratif melalui konsep pentahelix, yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan organisasi lingkungan,” jelas Yohan.

Ia menekankan bahwa keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor kunci dalam mengurangi risiko banjir, dan BPBD selalu membuka ruang bagi kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkuat strategi mitigasi.

“Kami berharap masyarakat dapat bekerja sama dengan BPBD, karena keberhasilan mitigasi banjir hanya bisa dicapai melalui gerakan bersama lintas sektor,” tambahnya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum menjelaskan upaya teknis yang dilakukan SDA untuk mengurangi dampak banjir rob, khususnya di kawasan Muara Angke yang mengalami penurunan tanah ekstrem. Ia menekankan pentingnya kombinasi infrastruktur pengendali dan teknologi pemantauan.

“Di Muara Angke, penurunan tanah cukup ekstrem karena kondisi tanah yang lunak. Kami membangun tanggul pengaman pantai, giant sea wall, dan melakukan pembersihan rutin di sekitar lokasi untuk mengurangi efek banjir rob,” jelas Ika.

Selain itu, Ika memperkenalkan inovasi digital yang digunakan untuk mendeteksi dan memantau banjir rob secara real-time. “SDA mengembangkan platform SINARJI, yang dapat mendeteksi banjir rob secara cepat dan akurat, sehingga langkah mitigasi bisa segera dilakukan,” tambahnya.(Cah/P-3)