Bambang Patijaya Dukung Penguatan Program Bioetanol E10, Ini Alasannya

Ia menyebut bahwa kebijakan ini telah memiliki dasar kuat sejak pemerintah menyusun roadmap bioetanol pada tahun 2008, dan kini perlu dipercepat melalui langkah strategis yang lebih terarah serta dipahami secara luas oleh masyarakat.

"Program E10 merupakan bagian penting dari agenda kemandirian energi nasional. Pemerintah sudah menyiapkan roadmap-nya sejak lama, dan sekarang waktunya kita bersama memastikan pemahaman publik berjalan seiring dengan kebijakan," kata Bambang seperti dikutip siaran pers, Kamis (16/10/2025).

Ia menjelaskan penerapan bioetanol memiliki manfaat luas tidak hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga dari sisi ekonomi dan industri. Berdasarkan kebutuhan nasional, dalam dua hingga tiga tahun mendatang Indonesia diperkirakan memerlukan sekitar 1,2 juta ton bioetanol.

Itu artinya dibutuhkan sekitar 20 pabrik baru untuk mendukung pasokan nasional. Pembangunan fasilitas tersebut dapat tersebar di berbagai daerah dengan memanfaatkan potensi bahan baku seperti tebu, jagung, dan singkong.

"Ini membuka ruang investasi dan penguatan industri berbasis komoditas lokal. Selain memperkuat ketahanan energi, kebijakan ini juga memberi nilai tambah bagi sektor pertanian dan perekonomian daerah," ujar politisi Partai Golkar itu.

Bambang juga menilai operator SPBU, termasuk swasta, memiliki pengalaman yang memadai untuk mendukung kebijakan ini. Banyak di antara mereka seperti Shell, Vivo dan yang lain menerapkan biofuel mandatory ini di negara-negara seperti India, Brasil, dan Eropa. Oleh karena itu, ia berharap sinergi lintas sektor dapat berjalan optimal demi kelancaran distribusi di dalam negeri.

Dalam hal ini, Bambang menekankan pentingnya langkah sosialisasi oleh pemerintah, khususnya Kementerian ESDM.

"Perlu ada penjelasan yang lebih luas dan komunikatif kepada masyarakat. Edukasi publik akan memastikan transisi berjalan tanpa keraguan, dan masyarakat memahami manfaat bioetanol secara nyata," jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kemandirian suplai etanol dalam negeri. Dengan meningkatnya kebutuhan, menurutnya perlu ada dorongan investasi baru yang berkelanjutan.

"Kapasitas produksi harus sejalan dengan kebijakan. Kemandirian pasokan menjadi kunci agar program ini memiliki keberlanjutan jangka panjang," tambahnya.

Terkait keterjangkauan harga, Bambang menyebut bahwa aspek ini akan menjadi faktor penting dalam penerimaan publik.