ARTICLE AD BOX
Liputan6.com, Jakarta Aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang disulut kenaikan tunjangan anggota DPR terjadi sejak 25 Agustus 2025. Demo yang berujung ricuh membuat sebagian orang terluka bahkan meninggal dunia.
Di DKI Jakarta, hingga Minggu, pukul 07.00 WIB, tercatat sebanyak 469 orang telah mendapat pelayanan kesehatan, dengan rincian 371 pasien rawat jalan, 97 pasien rawat inap, dan 1 orang meninggal dunia.
Guna menyelamatkan korban yang terdampak, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyiagakan ambulans di berbagai wilayah.
“Fasyankes (fasilitas layanan kesehatan) di sekitar kota atau wilayah yang ada aksi massa tentu selalu kita siapkan sebagai tempat rujukan untuk pelayanan kesehatan jika diperlukan,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Aji Muhawarman, kepada wartawan melalui pesan singkat dikutip pada Senin (1/9/2025).
Aji menambahkan, pihaknya bekerja sama dengan Public Safety Center (PSC) 119 setempat dan berbagai pihak lain untuk menangani korban.
“Ya, kami kerja sama dengan Dinkes (dinas kesehatan), PSC 119 setempat, dan pihak lainnya,” ujarnya.
Ambulans dan layanan darurat medis disiagakan di titik berikut:
- DKI Jakarta: 21 unit ambulans
- Jawa Tengah: 86 unit ambulans
- Jawa Timur: 11 unit ambulans
- Jawa Barat: 6 ambulans dan 5 tim PSC
- Sulawesi Selatan: 14 unit ambulans
- DI Yogyakarta: 23 unit ambulans.
Aksi unjuk rasa di kompleks DPR Senayan diwarnai kericuhan. Massa dihalau aparat dengan tembakan gaś air mata. Demo dipicu isu terkait tunjangan DPR yang dinilai tidak sensitif dengan kondisi sulit masyarakat.
Lokasi Stand by di DKI Jakarta
Sementara, lokasi stand by ambulans di DKI Jakarta yakni:
- Depan Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat
- RS Kramat
- Lampu merah Senen arah Kimia Farma Atrium
- Pasar Jaya Senen arah Gunung Sahari
- Tugu Tani
- Pasar Jaya arah PMI Salemba
- RSPAD
- Depan Manggala Wanabakti
- Depan gedung & kawasan DPR/MPR
- Kolong Slipi
- Tugu Tani
- Kawasan Samping SCBD Polda Metro Jaya.
Kemenkes juga menyiagakan dan melakukan penanganan medis bagi korban di Puskesmas dan Rumah Sakit Rujukan.
Jumlah Korban Aksi Unjuk Rasa Menurut Dinkes DKI Jakarta
Dalam keterangan lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta turut memastikan layanan kesehatan bagi korban terdampak aksi unjuk rasa di sejumlah titik.
Kepala Dinkes DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menegaskan, keselamatan masyarakat dan tenaga kesehatan menjadi prioritas utama dalam penanganan tersebut.
“Kami memastikan pelayanan medis tetap berjalan karena keselamatan petugas dan warga menjadi perhatian bersama,” ujarnya di Jakarta, pada Minggu, (31/8).
Ani melaporkan, hingga Minggu, pukul 07.00 WIB, tercatat sebanyak 469 orang telah mendapat pelayanan kesehatan, dengan rincian 371 pasien rawat jalan, 97 pasien rawat inap, dan 1 orang meninggal dunia.
"Jenis keluhan kesehatan yang paling banyak ditangani antara lain konjungtivitis (198 kasus), luka terbuka atau vulnus (90 kasus), sesak napas atau dyspnea (42 kasus), serta sejumlah trauma fisik, patah tulang, cedera kepala, dan keluhan medis lainnya," imbuhnya.
Layanan Rujukan
Ani melanjutkan, pasien yang membutuhkan perawatan lebih lanjut telah dirujuk ke berbagai rumah sakit di lima wilayah Jakarta, di antaranya:
- RS Hermina Kemayoran
- RS Kramat 128
- RSAL Mintohardjo
- RSPAD Gatot Soebroto
- RS POLRI
- RSUD Koja
- RSUD Budhi Asih
- RS Pelni
- RS Pusat Pertamina.
Rujukan juga dilakukan ke sejumlah puskesmas di wilayah terdekat.
Untuk memastikan penanganan cepat, Dinkes DKI menurunkan 24 unit ambulans, serta tenaga kesehatan yang terdiri dari 7 dokter, 59 perawat, dan 7 pengemudi ambulans. Ambulans ditempatkan di titik-titik strategis seperti Senen, Kwitang/Mako Brimob, Tugu Tani, Otista, Pos RSPAD, Pos Karanganyar, Pos Green Pramuka City, Pos Hermina Kemayoran, Pos Islam Cempaka Putih, Halte Petamburan, Slipi, DPR/MPR, Tanjung Priok, GBK (Pintu 10), Polres Jakarta Utara, dan Flyover Slipi.
"Seluruh petugas kesehatan kami imbau agar tetap memerhatikan keamanan diri dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti helm dan kacamata pelindung. Ini menjadi wujud komitmen kami dalam menjaga pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan memastikan seluruh korban terdampak mendapat penanganan medis dengan cepat, aman, dan tepat," pungkas Ani.